Putusan Sudah Inkrah, Eksekusi Mandek? Gema Tipikor Desak Ombudsman Tindaklanjuti Perkara Bupati Tebo

Gerbang kantor Bupati Tebo.

TEBO – Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Penetapan eksekusi pun telah diterbitkan. Namun, pelaksanaan putusan tersebut masih menjadi tanda tanya. 

Kondisi inilah yang kembali disorot Lembaga Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Tipikor) di Kabupaten Tebo.

Melalui surat tertanggal 12 September 2026, Gema Tipikor meminta Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi menindaklanjuti proses eksekusi perkara Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.JBI. Surat tersebut ditandatangani Ketua Gema Tipikor, Dr. M. Azri, S.H., M.H.

Perkara ini bermula dari sengketa informasi publik terkait permintaan dokumen APBD Kabupaten Tebo tahun 2012 hingga 2021 dan Laporan Pelaksanaan Program Kerja (LPPK) Kabupaten Tebo pada periode yang sama.

Dalam dokumen yang diajukan Gema Tipikor, Komisi Informasi Provinsi Jambi sebelumnya telah menyatakan informasi yang dimohonkan sebagai informasi terbuka dan memerintahkan termohon memberikan dokumen tersebut kepada pemohon.

Surat Gema-Tipikor kepada Ombudsman.

Perkara kemudian berlanjut ke PTUN Jambi. Berdasarkan dokumen yang dilampirkan Gema Tipikor, Putusan Nomor 24/G/KI/2023/PTUN.JBI tanggal 20 Juli 2023 menolak gugatan dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi.

Persoalan tak berhenti pada putusan. Pada 28 Mei 2025, PTUN Jambi menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/G/KI/2023/PTUN.JBI yang pada pokoknya memerintahkan termohon eksekusi melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Namun, berdasarkan Surat Ketua PTUN Jambi Nomor 9/KPTUN.W5-TUN3/HK2.7/VIII/2025 tertanggal 5 Agustus 2025, sampai batas waktu yang ditetapkan termohon eksekusi disebut belum melaksanakan putusan tersebut. 

PTUN Jambi kemudian meminta Gubernur Jambi menjatuhkan sanksi administratif kepada Bupati Tebo selaku termohon eksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat PTUN Jambi itu juga mengingatkan adanya mekanisme lebih lanjut apabila putusan tetap tidak dilaksanakan, termasuk pengumuman melalui media massa serta penyampaian pemberitahuan kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Kini, Gema Tipikor membawa kembali persoalan tersebut ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. 

Mereka meminta adanya tindak lanjut terhadap proses putusan dan eksekusi yang menurut mereka belum selesai.

Putusan sudah inkrah, penetapan eksekusi sudah ada, bahkan permintaan penjatuhan sanksi administratif telah disampaikan. 

Lantas, di mana posisi pelaksanaan putusan tersebut? Pertanyaan itu kini kembali diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses eksekusi.***