OPINI: Presiden (Juga) Pendidik, Bahren Nurdin Soroti Bahasa Pemimpin
![]() |
| Bahren Nurdin |
Tulisan ini merupakan opini Bahren Nurdin, pengamat sosial, dan sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis. Dalam tulisannya berjudul “Presiden (Juga) Pendidik”.
Bahren menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menjaga tutur kata bagi pejabat publik, terutama ketika menyampaikan kritik maupun merespons perbedaan pendapat.
Bahren menyoroti penggunaan bahasa dalam komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto, khususnya pernyataan Presiden saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) pada 18 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menggunakan ungkapan “saking pintarnya jadi goblok” ketika membahas sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. Konteks pernyataan tersebut berkaitan dengan kritik dan tudingan yang menurut Prabowo telah mengarah pada fitnah.
Dalam opininya, Bahren tidak bermaksud memperdebatkan penggunaan sebuah kata dalam percakapan sehari-hari. Ia justru mempersoalkan konteks ketika ungkapan tersebut disampaikan oleh seorang kepala negara di ruang publik.
Menurut Bahren, seorang intelektual tidak hanya dinilai dari seberapa tinggi ilmu yang dimiliki, tetapi juga dari cara berbicara, menyampaikan perbedaan pendapat dan memperlakukan orang lain melalui bahasa.
Ia kemudian mengembangkan pandangannya mengenai posisi presiden sebagai figur yang memiliki pengaruh edukatif di tengah masyarakat.
Menurut Bahren, presiden memang bukan guru atau dosen dalam pengertian formal, tetapi setiap ucapan dan sikapnya dapat disaksikan oleh jutaan orang, termasuk anak-anak, remaja dan mahasiswa.
Dari sudut pandang tersebut, Bahren menilai bahasa pemimpin memiliki konsekuensi sosial yang lebih luas. Ia mempertanyakan pesan yang diterima generasi muda ketika mereka menyaksikan pejabat publik menggunakan bahasa yang dianggap kasar dalam menghadapi perbedaan pandangan.
Bahren juga mengaitkan persoalan tersebut dengan perkembangan media digital. Sebuah ucapan pejabat, menurutnya, dapat direkam, dipotong, diunggah dan disebarluaskan dalam waktu singkat sehingga terus menjadi konsumsi publik meskipun acara telah berakhir.
Namun, Bahren menegaskan bahwa pandangannya bukan tuntutan agar seorang pemimpin selalu berbicara kaku. Menurutnya, presiden tetap dapat bercanda, bersikap tegas, marah maupun mengkritik.
Yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana ketegasan dan kritik tersebut disampaikan.
Pandangan tersebut juga berkaitan dengan pesan yang pernah disampaikan Bahren kepada mahasiswa baru. Ia mengatakan bahwa seorang intelektual perlu belajar mengendalikan pikiran sekaligus bahasa dan tetap menjaga adab ketika menghadapi perbedaan pendapat.
Bahren selanjutnya memperluas pandangannya kepada seluruh pejabat publik. Menurutnya, menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR dan pejabat lainnya juga memiliki panggung komunikasi yang luas dan berpotensi menjadi contoh bagi masyarakat.
“Pejabat publik sesungguhnya memiliki panggung pendidikan yang jauh lebih besar daripada ruang kelas,” tulis Bahren dalam opininya.
Pada akhirnya, Bahren mengajak pembaca melihat jabatan publik bukan hanya sebagai kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk memberikan teladan.
Menurutnya, pembangunan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan sosial juga berlangsung melalui apa yang masyarakat lihat dan dengar setiap hari, termasuk melalui ucapan para pemimpin.
“Presiden adalah kepala negara. Tetapi jangan lupa dalam kehidupan sosial, presiden juga seorang pendidik,” tulis Bahren.
Catatan Redaksi :
Tulisan ini adalah opini pribadi Bahren Nurdin selaku pengamat sosial. Seluruh pandangan, penilaian, dan argumentasi dalam tulisan merupakan tanggung jawab penulis dan tidak mewakili sikap atau pandangan redaksi kabartebo.com.
