MTQ 2027 Batal di Tebo, Romy Sebut Bukti Gagalnya Pemkab Dalam Kelola Keuangan

PORTALTEBO.id – Keputusan Kabupaten Tebo batal menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Jambi tahun 2027 menuai sorotan.

Penyelenggaraan MTQ Provinsi Jambi 2027 yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Kabupaten Tebo, kini dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

Wakil Bupati Tebo Nazar Efendi menyebut kondisi keuangan daerah yang masih terdampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu pertimbangan utama pembatalan tersebut.

Namun alasan efisiensi anggaran itu justru dipertanyakan Debalang Negeri Jambi Kabupaten Tebo, Hafizan Romy Faisal.

Menurut Romy, pembatalan sebagai tuan rumah MTQ sangat disayangkan. Terlebih, jika alasan yang dikedepankan adalah keterbatasan anggaran dan efisiensi.

“Kalau alasannya Tebo tidak punya biaya, saya sangat menyayangkan. Banyak perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tebo dan seharusnya bisa diajak berkontribusi melalui CSR,” kata Romy.

Ia mempertanyakan arah kebijakan anggaran Pemkab Tebo. Di satu sisi pemerintah daerah menyatakan kondisi keuangan terbatas, namun di sisi lain masih terdapat sejumlah belanja yang menurutnya patut dipertanyakan urgensinya.

“Dengan kondisi keuangan Tebo seperti sekarang, kok malah Tebo banyak membantu instansi vertikal. Ditambah lagi banyak anggaran yang dianggap tidak urgen namun tetap diadakan,” ujarnya.

Romy bahkan menyoroti sejumlah anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo yang menurutnya cukup besar.

“Itu, untuk biaya tiket dan biaya hotel saja di Sekda Tebo hampir Rp4 miliar. Untuk suvenir ratusan juta, ditambah lagi Rp1,35 miliar untuk rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Itu baru di Sekda saja, belum lagi di OPD lainnya. Ditambahlagi Rp16 miliardi DPRD Tebo,” kata Romy.

Karena itu, menurutnya, alasan efisiensi belum cukup menjelaskan mengapa Tebo harus melepas kesempatan menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi.

“Jadi tidak tepat Tebo membatalkan MTQ jika efisiensi dijadikan alasan. Ini karena salah dalam Tata kelola keuangan. Tidak tahu lagi mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan,” tegasnya.

MTQ Dinilai Bukan Sekadar Seremoni

Romy menilai pelaksanaan MTQ tidak semestinya hanya dilihat sebagai kegiatan seremonial yang menguras anggaran.

Menurut dia, jika dikelola dengan baik, MTQ tingkat provinsi justru dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Tebo, terutama pelaku UMKM, sektor jasa, perhotelan, kuliner dan usaha kecil lainnya.

“Kalau MTQ tetap dilaksanakan di Tebo, banyak manfaat yang bisa diambil, di antaranya peningkatan UMKM,” katanya.

Pertanyakan Ke Mana CSR Perusahaan di Tebo

Romy juga mempertanyakan keberadaan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang beroperasi di Kabupaten Tebo.

Menurut dia, banyak perusahaan memiliki aktivitas usaha di Tebo, sehingga pemerintah daerah semestinya dapat membangun kolaborasi untuk mendukung agenda besar daerah.

“Jadi sangat aneh, selama ini ke mana saja CSR perusahaan? Sementara di kabupaten tetangga dapat puluhan miliar untuk membangun jalan, sementara kita hanya untuk melaksanakan MTQ saja tidak mampu, padahal banyak perusahaan dan badan publik swasta yang beroperasi di Tebo,” katanya.

Ia menilai, apabila seluruh potensi dukungan dari dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat dioptimalkan, beban APBD untuk penyelenggaraan MTQ seharusnya dapat ditekan.

Romy bahkan menilai pembatalan tersebut menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan MTQ.

“Jadi saya anggap pembatalan ini karena kurangnya keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan MTQ tersebut. Juga tidak pahamnya pemerintah bahwa pelaksanaan MTQ tersebut adalah kegiatan yang bergengsi dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat karena menjadi kebanggaan masyarakat,” pungkasnya. ***