Ansori Gerah! Hak 47 Eks Karyawan PT Tebo Indah Belum Tuntas Sejak PHK 2024

Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan.
JAMBI — Persoalan hak karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Tebo Indah kembali menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PAN, Ansori.
Politisi yang duduk sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bungo-Tebo tersebut meminta Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja segera memanggil pihak PT Tebo Indah untuk mencari penyelesaian atas persoalan hak para pekerja.
Desakan itu disampaikan Ansori dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (11/9/2026).
Menurut Ansori, masih terdapat 47 mantan karyawan PT Tebo Indah yang disebut belum menerima pesangon setelah mengalami PHK pada 2024 lalu.
“Karena masih ada 47 karyawan yang mereka pecat tapi pesangon mereka tidak diberikan,” kata Ansori.
Ia meminta pemerintah provinsi tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan segera mempertemukan pihak perusahaan dengan para pekerja untuk mencari jalan keluar.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Ansori turut menyoroti pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, khususnya kondisi sejumlah ruas jalan provinsi.
Ia menyebut telah mengusulkan program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) untuk tiga ruas jalan provinsi. Menurutnya, Pemprov Jambi perlu mengawal usulan tersebut agar dapat direalisasikan.
Dalam kesempatan itu, Ansori juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota DPR RI Edi Purwanto yang disebut turut memperjuangkan program IJD tersebut.
Soroti Kekeringan dan Krisis Air Bersih
Tidak hanya soal jalan dan ketenagakerjaan, Ansori juga meminta perhatian serius pemerintah terhadap persoalan kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah daerah.
Ia menyebut sebagian masyarakat mulai menghadapi kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi tersebut.
“Di beberapa daerah sekarang sudah banyak mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Saya atensi betul agar masalah ini segera ditangani,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu bergerak cepat agar persoalan air bersih tidak berkembang menjadi masalah yang lebih luas bagi masyarakat.
Dorong Realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat
Ansori juga kembali mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera menindaklanjuti dan merealisasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Di sisi lain, ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan pasir dan batuan galian.
Permintaan tersebut, kata Ansori, juga berkaitan dengan data dan temuan yang disampaikan KKI Warsi mengenai aktivitas pertambangan di sejumlah wilayah.
Dengan sejumlah persoalan tersebut, Ansori berharap Pemprov Jambi tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga segera mengambil langkah konkret, baik menyangkut hak pekerja, infrastruktur, kebutuhan air bersih maupun tata kelola aktivitas pertambangan.***